Gee Dee Blog

Berpacu menjadi yang terbaik

pengetahuan tentang kebijakan

diposting oleh kurniawan-h--fisip08 pada 14 November 2011
di kebijakan informasi - 0 komentar

Pengetahuan Kebijakan Informasi

Untuk mendukung suatu kebijakan publik yang terbuka dimana publik dapat mengakses segala informasi yang berkenaan dengan publik, diperlukan sebuah kebijakan informasi yang baik, dimana kebijakan informasi tersebut dapat seluas-luasnya memberikan akses kepada publik untuk mendapat informasi dan diinformasikan.

Menurut Valantin (1996) “information policy” mencakup di dalamnya isu yang berkaitan dengan isi informasi (access, copyright, privacy, public information, etc.), isu komunikasi (telecommunications, broadcasting, spectrum management, national/global infrastructure, etc.), dan keterkaitan antara informasi, teknologi dan berbagai bidang lain (Sains &Teknologi, hubungan industrial, sektor ekonomi tertentu, pendidikan, tenagakerja, kesehatan).

Dari pendapat Valantin tersebut di atas terlihat bahwa lingkup kebijakan informasi demikian luas, karena mencakup isi, media dan keterkaitan ancara informasi dan bidang-bidang lainnnya. Dalam wilayah isi mencakup hak-kak masyarakat untuk memperoleh informasi, hak cipta, masalah privacy, hak publik untuk memperoleh informasi dan diinformasikan. Masuk dalam cakupa komunikasi mencakup misalnya peralatan telekomunikasi, pengaturan bandwidth, infrastruktur telekomunikasi dan laiinya. Disamping itu, masalah sains dan teknologi, hubungan industrial informasi, pendidikan, ketenagakerjaan, masalah informasi kesehatan dan lain sebagainya.

Rowland (1997) sebagaimana dikutip oleh Pendit(2006)menyatakan bahwa setidaknya ada tiga motivasi untuk mempelajari berbagai masalah yang berkaitan dengan kebijakan informasi, yaitu untuk kepentingan (a) ilmiah dan akademik, (b) pekerja profesional di bidang informasi, dan (c) politik. Setidaknya ada tiga tingkatan hirarki kebijakan informasi:

Kebijakan infrastruktural, seperti misalnya kebijakan tentang pajak atau undang-undang pekerja, kebebasan berserikat, dan kebijakan pendidikan yang berlaku secara meluas di sebuah masyarakat, dan berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kebijakan informasi.

Kebijakan informasi horisontal, yang mengandung aplikasi khusus dan langsung berpengaruh pada sektor informasi, seperti kebijakan yang mengharuskan penyediaan perpustakaan umum, pajak terhadap buku, atau undang-undang proteksi data.

Kebijakan informasi vertikal, yang berlaku untuk sektor informasi tertentu saja, misalnya pengaturan di kalangan komunitas pengelola informasi geografis.

Belajar dari Eropa dan Amerika

Negara-negara maju meyakini dan telah membuktikan bahwa kebijakan informasi yang terbuka akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Dengan adanya kebijakan informasi yang terbuka, masyarakat dapat berperan aktif dalam menentukan sebuah kebijakan pemerintah.

Negara yang dapat disebut sebagai yang pertama sekali menerapkan undang-undang yang mengatur kebebasan memperoleh informasi adalah Swedia. Sejak tahun 1776, Swedia menetapkan UU Kebebasan Press (Freedom of The Press Act). Undang-undang ini di negara tersebut disebut sebagai bagian dari empat hukum dasar Swedia. Tiga undang-undang lainnya adalah UU Instrumen Pemerintahan, UU Pergantian Raja, dan UU Kebebasan Berekspresi (Haryanto, 2005).

Di Swedia, secara garis besar jaminan akses publik terhadao dokumen resmi ini mencakup hal-hal :

1. hak publik untuk membaca dan mendapatkan dokumen resmi

2. hak aparatur penyelenggara negara, termasuk aparatur pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi tentang apa yang ia ketahui kepada siapapun.

3. hak aparatur penyelenggaran neraga untuk menyampaikan informasi/dokumen kepada media massa.

4. hak publik dan media massa untuki hadir pada pertemuan-pertemuan resmi parlemen, Municipal Assemby dan Country Council.

Inggeris, sebuah negara maju yang dikenal memiliki tradisi demokrasi yang cukup panjang kiranya agak tertinggal dalam masalah keterbukaan informasi. UU yang pertama sekali ada adalah UU Rahasia Negara yang menutup akses publik untuk mengetahui jalannya pemerintahan dan ditujukan untuk mencegah tindakan spionase yang terjadi beberapa kali di negara ini. Pada tahun 1984, Inggeris mengesahkan UU Perlindungan Data yang menjamin hak seseorang untuk melihat informasi pribadi yang disimpan pemerintah. Di tahun yang sama, disahkan juga UU Pemerintahan Daerah yang mengatur hak publik mengakses informasi. Baru pada tahun 1998, setelah munculnya laoporan yang disebut sebagai Freedom of Information Proposal, yang ditanda tangani oleh 240 anggota parlemen Inggeris yang mengundang pemerintah membahas RUU Kebebasan Informasi. Setelah melewati proses panjang berliku, baru pada tahun 2000 UU Kebebasan Informasi disahkan di Inggeris.

UU Kebebasan Informasi di Amerika Serikat disebut Freedom of Information Act(FOIA). UU ini disahkan pertama sekali pada 4 Juli1966 pada pemerintahan Lyndon B, Johnson dan terakhir diamandemen pada tahun 2002(Marybeth : 2006). Pada dasarnya UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas hak warganya atau warga negara asing untuk mengakses dokumen ke instansi pemerintah. UU ini lahir karena perjuangan komunitas pers sejak tahun 1950an yang kerap mengangkat masalah hak untuk mengetahui berdasarkan pada klausul kebebasan pers pada Amandemen Pertama UUD Amerika Serikat. (Haryanto, 2005).

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa setiap instasi pemerintah federal wajib memerikan informasi kepada masyarakat kecuali yang masuk dalam 9 kategori pengecualian. Instansi yang wajib memberikan informasi mencakup instansi pemerintah, instansi mlitar, perseroan milik pemerintah, perseroan yang dikendalikan pemerintah, cabang eksekutif laiinhya termasuk didalamnya kantor kepresidenan.

Sembilan pengecualian yang tidak dapat dibuka untuk publik adalah :

1. dokumen yang secara khusus ditetapkan sebagai dokumen rahasia oleh perintah eksekutif demi kepentingan keamanan nasional dan atau kebijakan luar negeri.

2. dokumen yang berkaitan dengan aturan dan praktek personalia internal instansi

3. dokumen yang secara khusus tidak boleh dibuka menurut undang-undang

4. dokumen tentang rahasia dagang dan informasi komersial atau keuangan yang diperoleh dari perorangan dan bersifat khusus dan terbatas.

5. memorandum atau surat-surat, informasi khusus penasehat hukum-klien, atau hasil karya penasihat hukum antar-instansi, atau intra-instansi

6. arsip pribadi atau medis dan arsip serupa yang jika dibuka dapat menimbulkan pelanggaran privasi pribadi

7. dokumen atau informasi penyelidikan yang dihimpun untuk tujuan penegakan hukum yang jika dibuka dapat (a) mengganggu proses penegakan hukum, (b) menghilangkan hak seseorang di atas sidang yang wajar atau putusan pengadilan yang netral, (c) melanggar privasi pribadi, (d) membuka identitas sumber yang dirahasiakan, (d) membuka identitas sumber yang dirahasiakan, (e) membuka teknik penyelidikan, (f) mengancam nyawa atau keselamatan fisik seseorang.

8. dokumen yang berisi atau berkaitan dengan laporan pemeriksaan, operasi atau kondisi tertentu lembaga-lembaga keuangan, atau

9. informasi dan data geologi dan geofisika, termasuk peta sumur-sumur minyak atau gas.

Salah satu contoh penggunaan UU ini adalah kasus Pentagon Papers yang terjadi pada awal 1970-an. Saat itu harian New York Times menurunkan laporan tentang dokumen pemerintah tentang keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Saat itu pemerintah sangat keberatan dengan laporan New York Times tersebut dan memerintahkan surat kabar tersebut untuk menghentikan pemberitaan demi kepentingan keamanan nasional. Di pengadilan, hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemberitaan tersebut tidak mengancam keamanan nasional dan atas nama kebebasan memperoleh informasi, harian tersebut diperkenankan untuk meneruskan pemberitaan demi publik yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa acapkali pemerintah negara manapun secara sepihak menilai bahwa informasi tertentu mengancam keamanan nasional. Kasus ini penting untuk menunjukkan pentingnya memiliki lembaga independen yang kompeten dan mandiri dalam menyelesaikan sengketa informasi seperti ini serta uji kerugian yang mungkin terjadi apabila informasi dibuka dan untuk menimbang kepentingan publik yang terkait.

Dari sekilas pengalaman di sejumlah negara, jelas bahwa jaminan penuh secara hukum atas hak atas kebebasan memperoleh informasi dalam bentuk undang-undang punya nilai penting. UU KMI merupakan perwujudan nilai-nilai demokrasi dimana pemerintah membuka diri secara transparan pada warga, sehingga publik dapat mengontrol proses pembuatan keputusan dan dapat berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. UU KMI juga dapat menjadi pegangan untuk menentukan hal-hal seperti pengecualian informasi dan penyelesaian sengketa informasi.

Kasus Indonesia

Hingga kini, DPR dan Pemerintah belum berhasil menuntaskan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi yang telah dibahas sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid. Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Kemerdekaan Memperoleh Informasi sejak tahun 2000 telah menyuarakan agar segera dibuat undang-undang yang mengatur tentang Kemerdekaan Memperoleh Informasi. Hingga pada tahun 2002, Koalisi telah menghasilkan draft RUU Kebebasan Informasi yang diadopsi oleh DPR sejak bulan Maret 2002.

Setelah mengalami proses yang cukup panjang, Badan Legislasi DPR kemudian menggodok RUU tersebut melalui sejumlah pembahasan seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan pembentukan Pansus KMI. Bulan Juli 2004, draft RUU KMI disahkan menjadi draft DPR dan pimpinan DPR sepakat untuk mengirimkan draft tersebut ke Presiden agar Presiden segera mengeluarkan Amanat Presiden guna menunjuk menteri yang mewakilinya dalam rapat-rapat pembahasan selanjutnya dengan DPR. Sayangnya proses tersebut berhenti sampai Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2004.

Alhasil, proses advokasi legislasi RUU KMIP harus mulai dari nol. Hal ini disebabkan karena anggota DPR periode 2004-2009 relatif didominasi oleh muka-muka baru sehingga proses sosialisasi kebebasan informasi harus mulai dari awal. Sebab lain adalah sistem legislasi Indonesia tidak mengenal sistem “warisan” (carry over) yang menyebabkan draft RUU KMI yang tidak selesai di periode sebelumnya tidak otomatis dilanjutkan oleh DPR periode berikutnya. Koalisi kemudian berhasil meyakinkan Komisi 1 untuk segera memulai proses pembahasan RUU KMI sekaligus meyakinkan Komisi 1 untuk mau menggunakan draft hasil pansus periode sebelumnya.Namun demikian hingga kini, RUU tersebut masih belum diundangkan.

Untuk mewujukan kebijakan publik dan informasi yang berpihak kepada kepentingan rakyak, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) melalui Permeneg PAN Nomor 4 Tahun 2007 menetapkan enam dasar untuk menciptakan kebijakan publik yang tepat dan benar, yaitu :

  1. Bersifat cerdas, sanggup memecahkan masalah yang sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dari segi manfaat, kualitas dan bertanggungjawab.

  2. Bersifat bijaksana, dalam arti menutup celah-celah timbulnya masalah-masalah baru yang justru lebih besar dari masalah yang ingin dipecahkan.

  3. Membangun optimisme, ada harapan kepada seluruh warga negara bahwa mereka dapat memasuki haris esok yang lebih majuk, lebih baik dari hari ini.

  4. Semata-mata pro publik, diabdikan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan negara, pemerintah atau birokrasi saja.

  5. Mampu memotivasi pelaku good governance untuk serius melaksanakan kebijakan yang muncul atas inisiatif mereka sendiri.

  6. Mampu mendorong etos kerja, terbangun produktivitas bersama secara efisien dan efektif.(Lampung Post, 16 Desember 2007 : 13)

Sementara itu, terdapat langkah progresif di sejumlah daerah di Indonesia. Saat ini setidak-tidaknya telah ada 10 (sepuluh) daerah yang telah melahirkan Peraturan Daerah (Perda) yang memuat soal transparansi, yaitu: Kab. Solok, Kab. Lebak, Kab. Kebumen, Kab. Gowa, Kota Kendari, Kota Palu, Kab. Bulukumba, Kota Gorontalo, serta Propinsi Kalimantan Barat. Saat ini sedang dibahas perda transparasi di Kota Pontianak dan segera akan menyusul daerah-daerah lainnya. Dari segi isi atau materi, memang harus diakui bahwa dari Perda-perda tersebut masih belum maksimal dan memiliki sejumlah kelemahan antara lain: belum adanya sanksi (Kab. Bandung) dan tidak adanya komisi transparansi sebagai lembaga yang diharapkan mampu memutus sengketa informasi. Namun di luar sejumlah kelemahan tersebut, kelahiran perda-perda patut diacungi jempol. Hal tersebut membuktikan bahwa keinginan untuk membuka akses informasi, keinginan untuk transparansi di daerah bahkan lebih maju ketimbang di tingkat nasional.

Ruang Lingkup Hak Atas Informasi

Hak atas iniformasi mencakup hak-hak sebagai berikut :

  1. Hak Untuk Mengetahui (Right to Know)

Masyarakat atau publik dalam hal ini berhak mengetahui apa saja yang dialakukan oleh pemerintah karena pemerintah dijalankan dan dibiayai dari pajak dan pendapatan lain yang diperoleh dari rakyat.

  1. Hak untuk Menghadiri Pertemuan Publik (right to observe/right to attend public meeting)

  2. Hak Untuk Mendapatkan Salinan Informasi (Right to Obtain the Copy/Akses Pasif)

  3. Hak Untuk Diinformasikan tanpa Harus Ada Permintaan (Right to be informed/Akses Aktif)

  4. Hak Untuk Menyebarluaskan Informasi (right to disseminate)

Prinsip Penting UU Informasi

  1. Sebagai “Payung”/Penyelaras Bagi Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Informasi

  2. Informasi publik merupakan hak setiap orang

  3. Maksimum Akses & Pengecualian Yang Terbatas (Maximum Access & Limited Exemption)

  4. Pemberlakuan Pengecualian Berdasarkan Consequential Harm & Balancing Public Interest tests (bukan berdasarkan kelas/class exemption)

  5. Akses Horisontal & Akses Vertikal

  6. Akses Informasi Secara Murah, Cepat, Utuh dan Tepat Waktu

  7. Kewajiban Institusi Publik Memiliki Pengelolaan Informasi & Sistem Pelayanan Publik Yang Baik

  8. Tidak Memerlukan Alasan Permintaan

  9. Penyelesaian Sengketa Secara Cepat, Murah, Kompeten, dan Independen melalui proses konsensual maupun ajudikatif

  10. Ancaman Hukuman bagi Pihak-Pihak Yang Menghambat Akses Informasi

Akibat Praktik Ketertutupan Informasi

Saat ini banyak sekali kasus dalam masyarakat, dimana informasi tak jelas dijumpai, peraturan yang tidak mudah diketahui masyarakat, berbagai praktek penyimpangan informasi yang ada serta penyalahgunaan informasi untuk kepentingan ekonomi pribadi pejabat atau aparat pemerintah. Bahkan untuk hal yang rutin dan sepele seperti pengurusan surat identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM) misalnya, tidak ada informasi yang jelas soal harga resmi karena yang berlaku justru harga tidak resmi. Jika kita ngotot minta harga resmi, yang ada entah ditertawakan oleh petugas setempat, dipersulit prosedur pengurusannya, atau diperlama sehingga membuat frustasi. Akibat yang harus kita hadapi adalah mau tidak mau membayar lebih mahal dan membuang banyak waktu. Akibat lain adalah korupsi tetap bercokol dan sukar diberantas lantaran berkembangnya pungutan liar.

Menurut ketentuannya, di DKI Jakarta, misalnya, Kartu Tanda Penduduk harusnya dimiliki tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Tapi dalam kenyataannya, adakah penduduk di Jakarta yang memiliki KTP tanpa harus membayar? Hampir tak ada. Semua penduduk Jakarta setidaknya harus mengeluarkan uang mulai dari Rp 10.000 hingga ratusan ribu untuk mendapatkan KTP. Tak heran jika mereka yang punya itikad tak baik, dengan hanya menyediakan uang ratusan ribu rupiah, bisa segera memiliki kartu identitas yang palsu, dan menggunakannya untuk praktek kriminal tertentu.

Menurut seorang ekonom peraih hadiah Nobel, Amartya Sen, kelaparan lebih mungkin terjadi di negara-negara dimana akses terhadap informasi terhambat, karena apabila ada kebebasan informasi maka pemberitaan media bisa mencegah terjadinya bencana dan memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah penanganan. Dengan kata lain, kontrol media maupun masyarakat bisa memantau kinerja pemerintah.

Jika kita serius membasmi korupsi, maka UU KMI menjadi salah satu cara efektif untuk mencegah praktik tersebut. Benar bahwa memang tidak ada jaminan bahwa dengan UU KMI maka seluruh kasus korupsi akan terbongkar dan tak ada lagi kasus korupsi di masa mendatang. Akan tetapi dengan UU KMI, perlahan-lahan budaya ketertutupan akan dikikis dan diganti dengan budaya yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, proses pembuatan keputusan dan penyusunan kebijakan menjadi terbuka untuk diawasi oleh masyarakat. Selain mampu membuat keputusan-keputusan kritis, masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dengan bekal informasi yang bebas. Selain kebijakan menjadi lebih dapat dipertanggung jawabkan, ruang partisipasi dalam pembuatan kebijakan tersebut menjadi terbuka bagi masyarakat.

Dengan adanya UU KMI, berbagai layanan publik mulai dari pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan lain-lain dilakukan secara transparan. Selain harga jelas, prosedur juga terbuka dan tanpa diskriminasi. Apabila kita memiliki UU KMI, bisa jadi Indonesia tidak perlu lagi berada dalam peringkat terendah di dunia dalam urusan praktik korupsi dalam berbagai survei dunia seperti PERC. Dalam Laporan terakhir PERC (The Political Economy Risk Consultancy), sebuah konsultan bisnis dan politik, menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara terkorup di Asia

Dampak UU KMI

Dengan adanya UU KMI, kita mendapatkan jaminan hukum secara penuh atas hak publik untuk mengetahui apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bagaimana kebijakan tersebut disusun serta siapa yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat. UU KMI menjadi bentuk nyata kontrol masyarakat terhadap pemerintahan yang berkuasa untuk tak semena-mena menjalankan kekuasaan. Dengan adanya informasi yang terbuka masyarakat pun bisa menilai kinerja pemerintahan seperti apa yang ditampilkan oleh para penguasa.

Lebih jauh lagi, UU KMI bisa mengubah budaya tertutup yang menjadi ciri birokrasi kita menjadi transparan dan akuntabel. Baik pungutan tidak resmi yang akhirnya menghasilkan ekonomi biaya tinggi, hingga perilaku diskriminatif terhadap etnis Tionghoa misalnya, bisa diketahui dengan jelas, dipertanyakan, digugat sampai diubah.

Oleh karena itu, jelas UU KMI secara efektif dapat memberantas praktik korupsi yang sudah berurat akar dalam budaya birokrasi di Indonesia. Pejabat publik akan bekerja dengan efisien juga profesional, karena apapun yang dia putuskan dan lakukan dapat diawasi oleh publik. Oknum atau pejabat yang nakal harus bertanggung jawab bahkan siap dituntut apabila masih bermain di bawah meja. Berkat akses informasi yang terbuka, masyarakat pun mampu membuat pilihan-pilihan kritis yang menentukan arah demokrasi. Berbekal informasi, setiap orang dapat mengambil peran aktif untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Kebijakan Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa kebijakan informasi yang diterapkan pemerintah sangat mempengaruh kehidupan masyarakat. Kembali ke contoh Indonesia, pada masa orde baru dimana informasi sangat dikontrol oleh Departemen Penerangan menyebabkan informasi bersifat monoton dan satu arah yakni dari pemerintah ke masyarakat tanpa ada hak masyarakat untuk menilai dan memilih informasi. Hingga dampaknya perekonomian Indonesia yang kala itu dikatakan menjadi salah satu macan Asia, tetapi begitu dilanda krisis keuangan regional, pondasi ekonomi Indonesia ternyata sangat rapuh. Ini karena informasi dan segala-galanya dikontrol oleh pemerintah sehingga tidak ada kemandirian dalam masyarakat.

Keterbukaan informasi membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam media. Publik dengan leluasa dapat memperoleh informasi tentang apa saja kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, informasi pemerintah, APBN dan kebijakan lainnya. Dengan adanya akses terbuka ruang dialog antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga publik dapat mempengaruhi pemerintah dan bahkan dapat menolak kebijakan pemerintah sehingga dibuat kebijakan baru yang memihak kepada publik.

Dengan kemerdekaan memperoleh informasi, publik dapat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, sejauh mana pemerintah telah bekerja untuk mensejahterakan rakyat dan sejauh mana kepentingan rakyat telah diakomodir oleh pemerintah. Kebebasan memperoleh inforamsi lebih mengarah kepada pemberdayaan semua anggota masyarakat untuk tidak hanya memiliki akses ke informasi, tidak hanya berpartisipasi dalam proses politik (yang seringkali akhirnya hanya berwujud partisipasi di Pemilu) tetapi juga menggunakan informasi tersebut dalam diskursus dan dialog tentang hal-hal yang penting dan mendasar dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, kontrak politik masyarakat dengan bupati, walikota, gubernur atau presiden hanya pada masa kampanye dan pemilihan saja, tetapi setelah mereka duduk, masyarakat berhak untuk memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang telah diperoleh dan bahkan dapat melakukan kritik atas tindakan para pejabat tersebut bila belum mampu melaksanakan aspirasi publik sebagaimana telah dijanjikan.

Implikasinya Untuk Perpustakaan dan Pusat Informasi Lain

Dalam RUU Kemerdekaan Untuk Memperoleh Informasi Publik termaktub kalimat “mencatat, menyimpan, memelihara, mengelola, menyediakan dan melayani pemberian informasi publik”. Serangkaian kata kerja yang terkandung dalam kalimat tersebut menunjukkan dimensi praktis dari transparansi dan kebebasan memperoleh informasi publik, sebab tanpa pekerjaan-pekerjaan tersebut maka keseluruhan niat yang terkandung di dalam RUU KMIP dengan mudah akan menjadi jargon semata.

Adapun pejabat yang akan mencatat, menyimpan, memelihara, mengelola, menyediakan, dan melayani pemberikan informasi ke publik disebut “Pejabat Informasi dan Dokumentasi”. Kedudukan pejabat ini amat penting dan praktis, sebab ia akan menduduki posisi yang memungkinkan terciptanya kontak yang transparan dan bebas antara badan publik dan orang perorangan atau masyarakat luas. Ketika transparansi dan kebebasan sudah disepakati, maka pejabat ini menjadi orang yang memungkinkan kesepakatan tersebut dijalankan secara rutin, terencana, efektif, dan efisien.

Menarik untuk dilihat bahwa kegiatan dan fungsi pejabat tersebut terkandung pula dalam prinsip dasar kepustakawanan dan profesi pustakawan (librarianships). Sejak kelahiran institusi perpustakaan di jaman Romawi dan sampai kini, prinsip mencatat, menyimpan, memelihara, mengelola, menyediakan dan melayani sudah tercakup secara sertamerta. Bentuk perpustakaan pertama yang muncul di jaman Romawi menyerupai bentuk awal jurnalistik yang disebut acta diurna. Keduanya mengawali peradaban berbasis teks yang memungkinkan semua orang (publik) mendapatkan informasi tentang kehidupan mereka sendiri. Dalam perkembangannya, kepustakawanan menjadi institusi sosial-budaya yang tak terpisahkan dari demokratisasi dan penyelenggaraan masyarakat moderen di seluruh dunia. Ia kemudian juga menjadi beragam, antara lain dalam bentuk kegiatan dokumentasi, kearsipan, manajemen rekod, sampai manajemen pengetahuan (knowledge management). Tidaklah berlebihan kiranya kalau kita menyatakan bahwa kepustakawanan dan segala bentuk turunannya bukanlah “barang baru” bagi transparansi dan kebebasan memperoleh informasi di masyarakat demokratis dan moderen.(Pendit, 1996)



Penutup

Suatu kebijakan yang mempengarui kehidupan masyarakat banyak tidak dapat ditetapkan berdasarkan keinginan penguasa semata, tetapi hendaknya disosialisasikan dahulu untuk memperoleh masukan dan saran-saran dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena suatu kebijakan publik disusun bukan untuk kepentingan penguasa tetapi kebijakan publik ditetapkan untuk kepentingan publik itu sendiri. Apabila ada kebijakan publik yang tidak mencerminkan kehendak masyarakat, maka kebijakan itu tentunya tidak dapat disebut sebagai kebijakan yang berpihak kepada kepentingan umum.

Negara-negara yang menerapkan kebijakan kebebasan informasi terbukti telah dapat mentransformasikan masyarakat ke arah yang lebih baik. Kebebabasan informasi membuka ruang dialog publik untuk mengetahui langkah-langkah pemerintah dalam menjalankan administrasi negara dan mensejahterakan rakyatnya. Dengan adanya ruang dialog ini masyarakat dapat memberi masukan terhadap pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan langkah-langkah yang telah dilakukan sehingga terbuka adanya perbaikan di masa depan.

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Blogroll

time

indonesia united

lumba-lumba darat

Pengunjung

    319.963