Gee Dee Blog

Berpacu menjadi yang terbaik

definisi kebijakan informasi

diposting oleh kurniawan-h--fisip08 pada 14 November 2011
di kebijakan informasi - 0 komentar

Kebijakan Informasi (Information Policy)

Saat ini informasi bukan lagi semata-mata entitas kebendaan. Penggunaan informasi dalam berbagai bentuk sudah merata di segala lapisan kehidupan, sehingga akhirnya sebuah masyarakat perlu melakukan pengaturan atau regulasi yang berkaitan dengan informasi. Dari sini lah muncul keperluan akan kebijakan informasi (information policy)

Menurut Hernon dan Relyea (2003), kebijakan informasi adalah:

... a set of interrelated principles, laws, guidelines, rules, regulations, and procedures guiding the oversight and management of the information lifecycle: the production, collection, distribution/dissemination, retrieval and use, and retirement, including preservation, of information. Information policy also embracess access to, and use of, information and records; records relate to the conduct of government business and provide an audit trail for holding government accountable. Colectively, policies form a framework that profoundly affects the manner in which an individual in a society, indeed a society itself, makes political, economic, and social choices.

Terlihat dalam definisi tersebut betapa daur hidup (life cycle) informasi sebenarnya merupakan prinsip dasar kepustakawanan pula. Sesungguhnya pula, perpustakaan adalah institusi pertama dalam kehidupan moderen yang mengurusi kelima tahap dalam siklus itu (pembuatan, pengumpulan, penyebaran, penemuan dan penggunaan, dan perawatan informasi). Selain itu, kebijakan informasi di sebuah masyarakat juga segera dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Kita percaya, negara dan pemerintah adalah penghasil dan pengelola informasi terbesar di setiap bangsa, dan karena itu juga berpotensi menyalah-gunakan informasi secara besar-besaran. Itulah sebabnya, setiap kebijakan informasi di sebuah masyarakat harus mengatur pula perilaku aparat pemerintah.

Kebijakan informasi di sebuah masyarakat menarik untuk dikaji, sebab cara masyarakat itu mengatur siklus hidup informasi akan sangat menentukan perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks penelitian ini, menurut Rowland (1997) ada berbagai konsep tentang kebijakan informasi. Ada yang bersifat menyeluruh dan berupaya mencakup semua undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mendorong, melarang, atau mengatur penciptaan, penggunaan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Dalam konteks ini, kebijakan informasi diarahkan untuk tujuan politik maupun birokratik (dan keduanya belum tentu sejalan!), dan karena kebijakan ini biasanya datang dari pemerintah, maka pembentukan, pelaksanaan dan evaluasinya akan menghasilkan berbagai dokumen -kertas kerja, rancangan undang-undang, memoranda yang bisa jadi bahan penelitian.

Para peminat penelitian kebijakan informasi juga harus menyadari kompleksitas kebijakan informasi, sebab pengertian “kebijakan” di sini seharusnya tidak tunggal melainkan beragam dan bermacam-macam. Sejak kemajuan teknologi melahirkan berbagai kegiatan pengolahan informasi, maka berbagai peraturan bermunculan, mulai dari pengaturan tentang jual-beli jasa informasi sampai undang-undang tentang akses ke informasi publik dan perlindungan terhadap data pribadi. Selain melibatkan berbagai isu yang beragam, kebijakan informasi juga memperlihatkan kompleksitas dalam hal pembuatannya. Setiap kali suatu masyarakat ingin membuat kebijakan tentang informasi, maka terjadi konflik kepentingan baik dari segi tujuan, sasaran, kebiasaan, perencanaan, pemangku kepentingan (stakeholders), dan sebagainya yang seringkali tidak pernah dapat memuaskan semua pihak. Itu sebabnya, seringkali pula kebijakan informasi harus memenuhi syarat fleskibel, dinamis, dan responsif terhadap perubahan jaman.

Salah satu ciri dari kebijakan informasi adalah ia sekaligus membentuk dan bereaksi terhadap kjadian-kejadian sehingga kebijakan itu dapat dianggap sebagai variabel dependen maupun independen dalam kajian-kajian ilmiah tentang kebijakan publik. Jika dianggap sebagai variabel dependen, maka kajian tentang kebijakan informasi harus memperhatikan lingkungan, kultur, kondisi ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan itu. Dari segi ini maka kebijakan informasi dapat secara luas diartikan sebagai mekanisme sosial yang digunakan untuk mngendalikan informasi, dan akibat-akibat sosial dari penerapan mekanisme itu.

Secara sempit, kajian tentang kebijakan informasi sering dikaitkan dengan pengaruh perkembangan tentang hak intelektual atas informasi atau kebijakan tentang perpustakaan umum terhadap perkembangan profesi informasi. Dalam kenyataannya, sulit melepaskan kebijakan informasi dari keseluruhan konteks sosial dan politik suatu masyarakat. Setidaknya ada tiga tingkatan hirarki kebijakan informasi:

  1. Kebijakan infrastruktural, seperti misalnya kebijakan tentang pajak atau undang-undang pekerja, kebebasan berserikat, dan kebijakan pendidikan yang berlaku secara meluas di sebuah masyarakat, dan berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kebijakan informasi. Kebijakan infrasturktural ini membentuk konteks sosial-ekonomi bagi kebijakan dan kegiatan informasi.

  2. Kebijakan informasi horisontal, yang mengandung aplikasi khusus dan langsung berpengaruh pada sektor informasi, seperti kebijakan yang mengharuskan penyediaan perpustakaan umum, pajak terhadap buku, atau undang-undang proteksi data.

  3. Kebijakan informasi vertikal, yang berlaku untuk sektor informasi tertentu saja, misalnya pengaturan di kalangan komunitas pengelola informasi geografis.

Para peneliti ilmu sosial dan politik telah mengembangkan berbagai model dan teori untuk menganalisis kebijakan publik, walau hanya sedikit saja yang secara khusus menekankan aspak kebijakan informasi. Salah satu model dibuat oleh Dyer (1972) yang menyatakan bahwa penelitian tentang kebijakan informasi sebenarnya adalah "deskripsi tentang isi kebijakan publik; penilaian terhadap dampak daya lingkungan terhadap isi kebijakan publik, dan analisis terhadap efek pengaturan institusi maupun proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian terhadap konsekuensi kebijakan publik terhadap sistem politik, dan evaluasi dampak kebijakan publik terhadap masyarakat, baik sebagai konsekuensi yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan".

Para peneliti yang tertarik pada kebijakan informasi memang akhirnya seringkali harus pula belajar ilmu politik dan ekonomi.

Bacaan

Hernon, P. dan Relyea, H.C. (2003). “Information policy” dalam Encyclopaedia of Library and Information Science, ed. Drake, M.A., New York : Marcel-Dekker, hal. 1300 – 1315

Rowlands, I (1997), “Understanding information policy : concepts, frameworks and research tools” dalam Understanding Information Policy, ed. I. Rowlands, London : Bowker-Saur, hal. 27 – 45.

Dye, T.R. (1972), Understanding Public Policy. Englewood : Prentice-Hall.

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Blogroll

time

indonesia united

lumba-lumba darat

Pengunjung

    319.960