Gee Dee Blog

Berpacu menjadi yang terbaik

kebijakan publik

diposting oleh kurniawan-h--fisip08 pada 14 November 2011
di kebijakan informasi - 0 komentar

KEBIJAKAN PUBLIK
AHIDCHA FITRA G.
21633
ILMU PEMERINTAHAN
 
Kebijakan Publik memiliki banyak makna yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa
variasi. Beberapa variasi yang dapat digunakan untuk memahami kebijakan publik salah satunya
yang dipakai adalah dari aspek  kedalaman  yang mencakup  kebijakan sebagai keputusan,
kebijakan sebagai proses manajement, kebijakan sebagai intervensi pemerintah, kebijakan
sebagai democratic governanace.
 
Konsep Kebijakan Publik
 
Banyak sekali definisi ttg kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli:
 
A. Kebijakan sebagai keputusan
 
•  Thomas R. Dye : “public policy is whatever governments choose to do or not to do”, atau
definisi yang lebih kongkret seperti yang dikatakan oleh Peters, “Public policy is the sum
of activities of governments, whatever acting directly or through agents, as it has on
influence on the lives of citizen.  
 
•  Erwan Agus purwanto (1997) dalam tesisnya yaitu bahwa kebijakan public selalu
berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap
kehidupan masyarakat melalui instrument-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh
pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak dan anggaran-anggaran. 
 
•  Graham Allison(1971) dalam Lele (1999) KP merupakan hasil kompetisi dari   berbagai entitas atau departemen yang ada dalam
suatu negara dengan lembaga-lembaga pemerintahan sebagai actor utamanya yang terikat
oleh konteks, peran, kepentingan, dan kapasitas organisasionalnya.
 
Skripsi Dian Safrina, Studi Formulasi Kebijakan : Studi Kasus Penentuan Harga Crude
Palm Oil di Sumatera Utara, Jurusan Administrasi Negara tahun 2003, hal. 22
 
•  James E. Anderson
Public policies are those policies developed by governmental bodies and official
(kebijakan negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan
dan pejabat-pejabat pemerintah). 
Menurut Anderson implikasi dari kebijakan negara tersebut adalah :
o  Bahwa kebijakan negara itu selalu punya tujuan tertentu atau merupakan tindakan
yang berorientasi pada tujuan
o  Bahwa kebijakan itu berisi tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat
pemerintah 
o  Bahwa kebijakan itu adalah merupakan  apa yang benar-benar dilakukan oleh
pemerintah
o  Bahwa kebijakan negara itu bersifat  positif dalam arti merupakan beberapa
tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu atau bersifat  negatif dalam arti
merupakan keputusan pejabat pemerintah dalam melakukan sesuatu (hal 14)
 
Skripsi “Kebijakan yang Tidak Partisipatif (Studi Kasus Kebijakan Relokasi Pasar Wage
Purwokerto, Banyumas)”
Yudhlani Titi Sundari
AN 2005
 
•  Kebijakan publik merupakan arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan
tindakan-tindakan pemerintahan di dalam yurisdiksi nasional, regional, unisipal, dan
local.  (Sumber : Santoso, Amir dan Riza Sihbudi. 1993. “Politik, Kebijakan dan
Pembangunan.” Jakarta : Penerbit Dian Lestari Grafika) 
 
•  Amir Santoso mengemukakan pandangannya mengenai Kebijakan Publik yakni :
Pertama adalah pendapat para ahli yang menyamakan kebijaksanaan publik dengan
tindakan-tindakan pemerintah. Mereka cenderung untuk menganggap bahwa semua
tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijaksanaan publik. 
Kedua adalah pendapat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus pada
pelaksanaan kebijaksanaan.
Amir Santoso, Analisa Kebijakan Publik : Suatu Pengantar, Jurnal Ilmu Politik No. 3,
Gramedia, Jakarta, 1992, h. 4 dalam skripsi Hernani, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Implementasi Kebijaksanaan Pengendalian dan Penertiban Peredaran Minuman Keras :
Suatu Penelitian Deskriptif Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijaksanaan
Minuman Keras di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Jurusan Ilmu
Pemerintahan, UGM, 1997, h. 25.
 
•  Nakamura dan Smallwood mengemukakan pendapat bahwa :
•  Kebijakanaan negara adalah serentetan  instruksi/pemerintah dari para pembuat
kebijaksanaan yang ditujukan kepada para  pelaksana kebijaksanaan yang menjelaskan
tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. 
•  Berkaitan dengan pendapat di atas, Edwards dan Sharkansky mengatakan bahwa :
Kebijaksanaan negara adalah apa yang  dikatakan dan apa yang dilakukan oleh
pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya……ia adalah tujuan-tujuan sasaran-sasaran
dari program-program……pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan.
Amir Santoso, Analisa Kebijakan Publik : Suatu Pengantar, Jurnal Ilmu Politik No. 3,
Gramedia, Jakarta, 1992, h. 4 dalam skripsi Hernani, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Implementasi Kebijaksanaan Pengendalian dan Penertiban Peredaran Minuman Keras :
Suatu Penelitian Deskriptif Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijaksanaan
Minuman Keras di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Jurusan Ilmu
Pemerintahan, UGM, 1997, h.. 26. 
 •  Parker, salah seorang ahli analisis kebijaksanaan publik menyebutkan bahwa :
Kebijaksanaan negara itu adlah suatu tujuan  tetentu atau serangkaian  asas tertentu atau
tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya
dengan sesuatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadan yang krisis.
 
Amir Santoso, Analisa Kebijakan Publik : Suatu Pengantar, Jurnal Ilmu Politik No. 3,
Gramedia, Jakarta, 1992, h. 4 dalam skripsi Hernani, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Implementasi Kebijaksanaan Pengendalian dan Penertiban Peredaran Minuman Keras :
Suatu Penelitian Deskriptif Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijaksanaan
Minuman Keras di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Jurusan Ilmu
Pemerintahan, UGM, 1997, h.. 27. 
 
•  William N. Dunn merumuskan kebijaksanaan publik sebagai berikut :
Kebijaksanaan Publik (Public Policy) adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-
norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah
dalam wilayah yurisdiksinya.
1
 
•  Konsep kebijaksanaan publik menurut David Easton sebagai berikut :
Alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintahlah
yang dapat bebuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih
oleh pemeintah untuk dikerjakan atau untuk  tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari
alokasi nilai-nilai tersebut.
2
 
 
•  Edward III dan Sharkansky menyatakan bahwa kebijakan publik  adalah apa yang
dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan  oleh pemerintah. Kebijakan negara itu
berupa sasaran atau tujuan dari berbagai program pemerintahan. Edward III dan
Sharkansky selanjutnya mengemukakan bahwa kebijakan itu dapat ditetapkan secara
                                                
1
 Wiliiam N. Dunn dalam Ibnu Syamsi, Diktat Kuliah Kebijaksanaan Publik dan Pengambilan Keputusan, Fisipol
UGM, Yogyakarta, 1993, h. 5 dalam skripsi Hernani, Ibid, h. 27-28.
2
 David Easton dalam Miftah Thoha, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu administrasi Negara,  PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1992, h. 59-60 dalam skripsi Hernani,  Ibid, h. 29. jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, atau dalam bentuk pidato pejabat
pemerintah. 
 
•  Kebijakan publik dibaca dalam lingkar otoritas negara, persoalan yang muncul selama ini
disebabkan oleh kompetensi aparat yang tidak memadai atau juga karena pilihan agenda
setting yang kurang tepat. 
 
Santoso, Purwo, dkk (ed). Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik. Fisipol UGM:
2004. hal 3
 
 
Berdasarkan definisi-definisi kebijakan public yang disebutkan di atas termasuk ke dalam
klasifikasi kebijakan sebagai keputusan karena definisi di atas menitikberatkan kepada
pemerintah sebagai aktor yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan, baik keputusan
untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. 
 
 
B. Kebijakan sebagai proses manajement
 
•  Randall B. Ripley menganjurkan agar kebijakan publik dilihat sebagai suatu proses dan
melihat proses tersebut dalam suatu model sederhana untuk dapat memahami konstelasi
antar aktor dan interaksi yang terjadi di dalamnya. 
 
 Randall B. Ripley, Policy Analysis in Political Science, Nelson-Hall Publisher,
Chicago:1985 dalam Skipsi Safrina, Dian. Studi Formulasi Kebijakan, Studi Kasus:
Penentuan Harga Crude Palm Oil di Propinsi Sumatra Utara. Jurusan Administrasi
Negara. UGM: 2003,  hal 19.
 
•  Kebijakan public adl serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak
dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan
tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.  Skripsi Indriani Putri H, Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Kota dalam Kerangka
Pembangunan Perkotaan : Studi Kasus Penataan Penyelenggaraan Media Reklame Luar
Ruangan Kota Yogyakarta, Jurusan Administrasi Negara tahun 2005, hal 38
 
•  William Jenkin
A set of interrelated decision taken by a political actor or a group of actors concerning the
selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where
those decision should, in principle, be within  the power of those actors to achieve (hal
16). 
Kebijakan publik adalah sebuah rangkaian  yang saling berkaitan yang diambil oleh
seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah
dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan itu
pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan daripada aktor
tersebut (hal 18). 
 
Skripsi Diah Rachma Yudita, “Implementasi Kebijakan Biaya Operasional Pendidikan
Dalam Kerangka Otonomi Kampus (Kasus SK Rektor UGM No.109/P/SK/PD/2002).”
Jurusan Administrasi Negara 2004
 
•  Guy Peters (American Public Policy, NY: Franklin Watts, 1982)
The sum of activities of governments, wether acting directly or through agents, as it has
an influence the lives of citizens. 
 
Laporan penelitian Erwan Agus Purwanto, “Kebijakan Publik: Perkembangan Teori dan
Prakteknya di Indonesia.”, Jurusan Administrasi Negara 1988, hal. 17
 
•  Menurut Carl Friedrich, kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan
hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan
untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau
merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.  
Winarno, Budi, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta: 2002
dalam Skripsi Putri H, Indriani, Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Kota dalam
Kerangka Pembangunan Perkotaan. Studi Kasus: Penataan Penyelenggaraan Media
Reklame Luar Ruang Kota Yogyakarta. Jurusan Administrasi Negara, Universitas Gadjah
mada: 2005. hal 36.
 
 
•  John Erik Lane (1995) dalam Lele (1999) membagi wacana kebijakan publik ke dalam
beberapa model pendekatan, yaitu (1)  pendekatan demografik yang melihat adanya
pengaruh lingkungan terhadap proses kebijakan. (2) model inkremental yang melihat
formulasi kebijakan sebagai kombinasi variabel internal dan eksternal dengan tekanan
pada perubahan gradual dari kondisi status quo. (3) model rasional. (4) model garbage
can dan (5)  model collective choice aksentuasinya lebih diberikan pada proses atau
mekanisme perumusan kebijakan.
3
 
 
•  Menurut Parker, kebijakan publik adalah suatu atau tindakan yang dilakukan oleh suatu
tujuan tertentu atau serangkaian prinsip,  atau tindakan yang dilakukan oleh suatu
pemerintahan pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau krisis.
4
 
 
•  Sebuah proses kebijakan merupakan sebuah proses yang multilinear dan kompleks. Atau
dengan kata lain, kompleksitas sosok arena kebijakan (baca: masyarakat dan negara) turut
mewarnai proses kebijakan yang ada. Hal tersebut sangat memungkinkan terjadi karena
sebuah proses kebijakan selalu lahir dan besar pada ‘ruang dan waktu’ yang tak kosong.
 
 Santoso, Purwo, dkk (ed). Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik. Fisipol UGM:
2004. Hal 123.
 
                                                
3
 Lele, Gabriel, Post Modernisme dalam Pengembangan Wacana Formulasi Kebijakan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta: 1999 dalam Safrina, Dian, ibid hal 22.
4
 http://www.balitbangjatim.com/jurnal_mainIsi_detail.asp?id_jurnal=12&id_isi=13&hal=3 Berdasarkan definisi-definisi kebijakan public yang disebutkan di atas termasuk ke dalam
klasifikasi kebijakan sebagai proses management karena terdapat serangkaian aturan dan
tindakan dalam membuat suatu kebijakan baik dimulai dari agenda setting sampai pada proses
reformulasi kebijakan.
 
C. Kebijakan sebagai intervensi pemerintah
 
•  Carl friedrichÆsuatu arah tindakan yang diusulkan  oleh seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu , yang memberikan hambatan2 dan
kesempatan2 terhadap kebijakan yang  diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi
dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud
tertentu.
Skripsi Moh Ilyas Purwo Agomo, “Jaringan  Pesantren dan Kebijakan Public : Studi
terhadap Peran Jaringan Pesantren dalam Proses Kebijakan Public di Kota Solo”, Jurusan
Ilmu Pemerintahan, hal 21.
 
•  Robert Eyestone
Kebijakan Publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. 
Konsep yang ditawarkan Eyestone ini  mengandung pengertian yang sangat luas dan
kurang pasti karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.
 
Skripsi Inggit Utami, “Implementasi Kebijakan Pajak Restoran Berdasarkan Perda No.8
Tahun 2001 Dalam Rangka Meningkatkan PAD Kabupaten Sleman”, Jurusan
Administrasi Negara 2004, Hal. 23.
 
•  Chandler and Plano (1988)
Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya
yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah (hal 1).  
              
( Sumber : Tangkilisan, Drs Hessel Nogi S. 2003. “Kebijakan Publik yang Membumi.”
Yogyakarta : Lukman Offset YPAPI ) 
 Berdasarkan definisi-definisi kebijakan public yang disebutkan di atas termasuk ke dalam
klasifikasi kebijakan sebagai intervensi pemerintah karena dalam memecahkan masalah,
pemerintah mengikutsertakan berbagai instrument/sumber daya di luar Negara/pemerintah.
Sehingga dalam hal ini tidak hanya pemerintah saja yang menjadi actor tunggal dalam
memutuskan suatu kebijakan untuk public.
 
D.  Kebijakan sebagai democratic governanace
 
•  Chief J. O Udoji (1981)
KP Æsuatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan
pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan dan
mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. 
KPÆ suatu tindakan atau pilihan yang dilakukan baik oleh lembaga pemerintahan
maupun badan2 lainnya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah
masyarakat. 
 
Skripsi Prastiwi Widiastuti, “Dinamika Kebijakan Bus Perkotaan di Yogyakarta”,
Jurusan Administrasi Negara 2006.
 
•  Kebijakan publik pada dasarnya dibuat  untuk memecahkan masalah yang ada dalam
masyarakat ( Skripsi “Analisis Kebijakan  Pengembangan Industri Kecil di Kabupaten
Kulon Progo.” Noviana Prasetyo Nugraheni) 
 
•  Woll (1966)
Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di
masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi
kehidupan masyarakat (hal 2). 
Sumber : Tangkilisan, Drs Hessel Nogi S. 2003. “Kebijakan Publik yang Membumi.”
Yogyakarta : Lukman Offset YPAPI
 •  Kebijakan publik adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian
kekuasaan  (doelbewuste vormgeving aan de samenleving door middle van
machtsuitoefening). 
Hoogerwerf,  Politicologie : Begrippen en Problemen (Alpen aan den Rijn, Samson
Uitgeverij, 1972), h. 3 8-39  dalam skripsi  Ari Dwi Astuti, ”Selamat Pagi Bupati”: Studi
Tentang Efektifitas Sosialisasi Kebijakan Pemda Kebumen Melalui Siaran Radio,
Jurusan Ilmu Pemerintahan, UGM, 2004.
 
•  Putra Fadhilah dalam salah satu bukunya  mengatakan bahwa sudah saatnya wacana
kebijakan publik terlepas dari anggapan  yang selama ini masih menancap sebagai
“ilmunya penguasa”. Kebijakan publik sekarang harus menjadi “ilmunya seluruh elemen
bangsa”. 
 
Fadhilah, Putra. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi
dalam Proses Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta: 2003 dalam Skripsi
Sundari, Yudhiani Titi, Kebijakan yang Tidak Partisipatif, Studi Kasus: Kebijakan
Relokasi Pasar Wage, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jurusan Administrasi Negara,
UGM: 2005, hal 17
 
•  Fauzi Ismail, dkk dalam bukunya menyatakan  bahwa kebijakan publik adalah bentuk
menyatu dari ruh negara, dan kebijakan publik adalah bentuk konkret dari proses
persentuhan negara dengan rakyatnya. Kebijakan publik yang transparan dan partisipatif
akan menghasilkan pemerintahan yang baik. Paradigma kebijakan publik yang kaku dan
tidak responsif akan menghasilkan wajah  negara yang kaku dan tidak responsif.
Demikian pula sebaliknya, paradigma kebijakan publik yang luwes dan responsif akan
menghasilkan wajah negara yang luwes dan responsif pula. 
 
Ismail, Fauzi. Libatkan Rakyat dalam Pengambilan Kebijakan, Forum LSM DIY,
Yogyakarta: 2005 dalam Sundari Yudhiani, Titi, ibid hal 18 
 •  Meskipun terdapat berbagai definisi kebijakan negara (Public policy), seperti yang telah
dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah
serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh  pemerintah yang mempunyai tujuan atau
berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.
5
 
 
•  Proses kebijakan dapat tercipta dalam sebuah mekanisme interaksi antar individu. Proses
pertukaran dan pertaruhan antar individu dapat menciptakan sebuah mekanisme sendiri,
yaitu pasar, yang merupakan sebuah proses panjang dari transformasi di dunia politik.
6
 
 
Berdasarkan definisi-definisi kebijakan public yang disebutkan di atas termasuk ke dalam
klasifikasi kebijakan sebagai democratic governance karena di dalam membuat kebijakan
pemerintah/Negara berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga terdapat suatu relasi diantaranya
dalam mengatasi persoalan public.
 
                                                
5
http://www.balitbangjatim.com/jurnal_mainIsi_detail.asp?id_jurnal=12&id_isi=13&hal=3
 
6
 ibid hal 57.

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Blogroll

time

indonesia united

lumba-lumba darat

Pengunjung

    319.962